UPAYA PEMBATALAN SERTIFIKAT KEPEMILIKAN GANDA SECARA HUKUM

 

UPAYA PEMBATALAN SERTIFIKAT KEPEMILIKAN GANDA SECARA HUKUM

Oleh

Advokat & Praktisi Hukum Ketenagakerjaan

 

Pertanyaan:

Bagaimana cara melakukan pembatalan sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh negara terkait dengan kepemilikan sertifikat ganda?

Pembahasan:

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia melalui litigasi dan non litigasi.

  1. Secara Litigasi
  2. Melalui litigasi adalah melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) karena merupakan tindakan hukum yang konkret, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang / badan hukum perdata (Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara).

    Hal ini juga dijelaskan dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada bagian Rumusan Kamar Perdata, Angka 2 Huruf a yang menyatakan :

    Hakim perdata tidak berwenang membatalkan sertifikat, namun hanya berwenang menyatakan sertifikat tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan dasar tidak mempunyai alas hak yang sah. Pembatalan sertifikat adalah tindakan administratif yang merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara (PTUN)”.

    Adapun permasalahan terkait KTUN disebut juga dengan Sengketa Tata Usaha Negara Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

  3. Secara Non Litigasi
  4. Dapat merujuk Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan (Permen ATR 21/2020), siapapun dapat mengajukan keberatan atas kerugian yang timbul atas produk yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan dalam hal ini sertifikat ganda sebagaimana mengacu Pasal 34 Ayat (2) Permen ATR 21/2020.

    Setelah keberatan diajukan maka sebagaimana Pasal 6 Ayat 1 Permen ATR 21/2020 disebutkan penanganan sengketa dan konflik dilakukan melalui tahapan:

    1. Pengkajian Kasus;
    2. Gelar awal;
    3. Penelitian;
    4. Ekspos hasil Penelitian;
    5. Rapat Koordinasi;
    6. Gelar akhir; dan
    7. Penyelesaian Kasus.

    Selanjutnya, Pembatalan dilakukan terhadap sertifikat yang berdasarkan hasil penanganan diperoleh fakta terdapat cacat administrasi dan/atau cacat yuridis.

Kesimpulan:

Dapat disimpulkan pembatalan atas sertifikat ganda dapat melalui litigasi dan non litigasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

 

Dasar Hukum:

  1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
  2. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Kasus Pertanahan

Referensi:

Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan