TANGGUNG JAWAB KOMISARIS KETIKA PERUSAHAAN TERJERAT KASUS PIDANA

TANGGUNG JAWAB KOMISARIS KETIKA PERUSAHAAN TERJERAT KASUS PIDANA

Oleh

Advokat

 

Pertanyaan:

Apakah komisaris ikut bertanggung jawab, ketika perusahaan terjerat kasus pidana (tindak pidana korporasi)?

Pembahasan:

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, tentu kita perlu mengetahui dahulu mengenai seluk beluk tindak pidana korporasi serta bagaimana pertanggung jawabannya. Tindak pidana korporasi mulai dikenal sejak diterbitkannya Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, Peradilan Tindak Pidana Ekonomi yang menempatkan korporasi sebagai subyek hukum, dimana dalam pasal 15 ayat (1) menyebutkan “Jika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang yang lainnya atau suatu yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan hukuman pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan, baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu, baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana ekonomi itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan atau kelalaian itu, maupun terhadap kedua-duanya”. Setelah itu banyak Undang-Undang yang juga menempatkan korporasi sebagai subyek hukum, diantaranya yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

KUHP meskipun tidak menempatkan korporasi sebagai subyek hukum, namun pasal 59 yang berbunyi “Dalam hal-hal dimana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana”, sehingga dapat ditafsirkan bahwa korporasi bisa melakukan tindak pidana, hanya saja untuk pertanggungjawabannya tetap kepada orang-orang yang memiliki kendali atas korporasi tersebut.

Lantas bagaimana penerapan pertanggung jawaban pidana atas tindak pidana korporasi? Ada beberapa doktrin yang bisa dijadikan referensi diantaranya yaitu:

  1. (Corporate) Vicarius Liability dimana korporasi bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh seorang pekerjanya, tanpa melihat status atau kedudukan orang tersebut di dalam korporasi.
  2. Direct Corporate Criminal Liability (Doctrin of identification) dimana ada seseorang yang berpartisipasi di dalam pengawasan korporasi sesuai dengan kapasitas jabatannya.
  3. Aggregation Model dimana Pertanggungjawaban korporasi didasarkan pada perbandingan pikiran satu orang dengan orang lainnya
  4. Organizational/corporate culture model dimana korporasi bertanggungjawab berdasarkan budaya korporasi.

Penerapan masing-masing teori tersebut tentu disesuaikan dengan kasusnya, karena tidak semuanya bisa diterapkan pada semua. Dalam tindak pidana pencemaran lingkungan misalnya, tentu budaya organisasi bisa menjadi referensi yang tepat untuk menuntut pertanggungjawaban pidana atas korporasi. Karena pencemaran lingkungan itu selalu bersifat sistemik, dimana korporasi akan memiliki prosedur operasional standar, memiliki perangkat pengelolaan limbah, serta mengetahui kandungan dari limbah tersebut. Artinya jika terjadi pencemaran lingkungan dari limbah tersebut tentu ini bisa dianggap sebagai tindak pidana korporasi. Dalam kasus seperti ini pertanggungjawaban pidananya tentu akan melibatkan pengurus korporasi, karena dengan adanya sistem pengelolaan tersebut artinya pengurus korporasi sudah tahu jika itu bisa mencemari lingkungan, sehingga bisa dikatakan kalau perbuatan itu dilakukan dengan sengaja. Bahkan apabila pencemaran lingkungan tersebut terjadi karena kesalahan dari karyawan yang kedudukannya paling rendah, maka teori Vicarius Liability bisa dipergunakan, karena dengan adanya sistem yang akhirnya menjadi budaya korporasi, tentu para karyawan akan bekerja berdasarkan budaya yang diterapkan dalam korporasi tersebut.

Lalu bagaimana dengan komisaris, apakah dia juga harus bertanggungjawab? Karena peran Komisaris adalah bertanggung jawab atas pengawasan Perseroan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan  Terbatas (UUPT)  “dalam hal melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasehat kepada Direksi. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberikan nasehat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan”. Sehingga apabila komisaris mampu membuktikan bahwa dia telah melakukan pengawasan atas kebijakan pengurus serta sudah memberikan nasehat kepada Direksi untuk mencegah tindak pidana korporasi tersebut terjadi, maka komisaris dapat dibebaskan dari tanggungjawab sebagaimana ketentuan pasal 59 KUHP yang tersebut diatas. Namun jika sebaliknya, komisaris tidak menjalankan peran dan fungsinya secara baik dan benar, maka komisaris juga dianggap menyetujui adanya tindakan pencemaran lingkungan tersebut.

 

Dasar Hukum:

  1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, Peradilan Tindak Pidana Ekonomi
  2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
  5. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
  6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
ardian pratomo, SH

ardian pratomo, SH

Advokat di MA&P Lawyers Deliberative Legal Solution