PROSEDUR PERMOHONAN SURAT PERINTAH PERLINDUNGAN BAGI KORBAN KDRT

 

Oleh

Advokat

 

Pertanyaan:

Bagaimana proses permohonan untuk memperoleh surat perintah perlindungan bagi korban KDRT?

Pembahasan:

Faktor penyebab terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), yakni faktor kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikis serta penelantaran rumah tangga. Dijelaskan juga dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), bahwa “Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Dalam Pasal 1 ayat 3 juga dijelaskan bahwa “Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.” Kekerasan fisik sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 UU PKDRT, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Kekerasan psikis diatur dalam Pasal 7 UU PKDRT, kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Serta dalam Pasal 8 UU PKDRT sebagaimana dimaksud meliputi:

  1. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
  2. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Banyak korban KDRT biasanya perempuan yang dilakukan oleh pasangannya dan KDRT ini biasa di sebut sebagai kejahatan berbasis gender (Achie Sudiarti Luhulima, Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Wanita dalam Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya, PT. Alumni. Jakarta, 2000, hal 148).

Adapun prosedur pelaporan korban KDRT, dapat melaporkan secara langsung KDRT kepada kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara atau dapat juga memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya. Dijelaskan dalam Pasal 16 UU PKDRT, bahwa:

Ayat 1: Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.

Ayat 2: Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani.

Ayat 3: Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari Pengadilan.

Ketua Pengadilan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan wajib mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain, kecuali ada alasan yang patut. Permohonan untuk memperoleh surat perintah perlindungan dapat diajukan oleh: (a). korban atau keluarga korban; (Rena Yulia N  Perlindungan Hukum Terhadap Korban KDRT .hal. 3220, (b). teman korban; (c). kepolisian; (d). relawan pendamping; atau (e). pembimbing rohani.

Dijelaskan juga dalam Pasal 30 UU PKDRT :

Ayat 1: Permohonan perintah perlindungan disampaikan dalam bentuk lisan atau tulisan.

Ayat 2: Dalam hal permohonan diajukan secara lisan, Panitera Pengadilan Negeri setempat wajib mencatat permohonan tersebut.

Ayat 3: Dalam hal permohonan perintah perlindungan diajukan oleh keluarga, teman korban, kepolisian, relawan pendamping, atau pembimbing rohani maka korban harus memberikan persetujuannya.

Ayat 4: Dalam keadaan tertentu, permohonan dapat diajukan tanpa persetujuan korban.

Demikian jawaban dari saya, semoga bermanfaat.

 

Dasar Hukum:

Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Referensi:

  1. Achie Sudiarti Luhulima, Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Wanita, dalam Pemahaman Bentuk-bentuk Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya, PT. Alumni.Jakarta, 2000
  2. Rena Yulia Nuryani, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Penegakan Hukum