NASIB HARTA BERSAMA AKIBAT SUAMI DIPAILITKAN

 

NASIB HARTA BERSAMA AKIBAT SUAMI DIPAILITKAN

Oleh

Advokat & Mediator

 

Pertanyaan:

Bagaimana dengan nasib harta bersama dalam perkawinan apabila suami dipailitkan?

Jawaban:

Terima kasih atas pertanyaan anda.

Didalam pertanyaan tersebut, tidak dijelaskan tentang ada atau tidaknya perjanjian pemisahan harta (perjanjian perkawinan). oleh karena itu, saya akan jelaskan dampak pailit terhadap debitor perseorangan dengan persatuan harta dan debitor perseorangan dengan pemisahan harta.

Definisi Kepailitan

Ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU (UU Kepailitan dan PKPU) menyebutkan: Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.

Ketentuan Pasal 1 angka 3 UU Kepailitan dan PKPU menyebutkan: Debitor pailit adalah debitor yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan”.

Debitor Perseorangan Persatuan Harta

Akibat kepailitan bagi debitor perseorangan yang terjadi persatuan harta dengan suami/istri diatur secara tegas didalam ketentuan dibawah ini:

Pasal 23 UU Kepailitan dan PKPU menyebutkan:Debitor Pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 meliputi istri atau suami dari Debitor Pailit yang menikah dalam persatuan harta”.

Pasal 64 UU Kepailitan dan PKPU menyebutkan: “Kepailitan suami atau istri yang kawin dalam suatu persatuan harta, diberlakukan sebagai kepailitan harta tersebut”.

Dari kedua ketentuan diatas, dapat disimpulkan bahwa akibat kepailitan debitor perseorangan yang terikat dalam perkawinan (pasangan suami-istri) tanpa adanya pemisahan harta yakni: istri ikut menanggung kepailitan pasangannya dan harta bersama akan menjadi harta pailit. Dalam hal ini, tidak lagi dipermasalahkan  siapa yang berhutang, apakah suami atau istri karena pada hakikatnya keduanya ikut menanggungnya.

Debitor Perseorangan Dengan Pemisahan Harta

Akibat kepailitan bagi debitor perseorangan yang terjadi pemisahan harta dalam perkawinan maka apabila salah satu pasangan ditetapkan menjadi debitor pailit maka statusnya tersebut tidak mempengaruhi status pasangan dan hartanya.

Didalam UU Kepailitan dan PKPU mengatur akibat dari salah satu pasangan suami-istri yang dipailitkan namun sebelumnya telah ada pemisahan harta. Berikut pengaturannya:

Pasal 63 ayat 1

“Dalam hal suami atau istri dinyatakan pailit maka istri atau suaminya berhak mengambil kembali semua benda bergerak dan tidak bergerak yang merupakan harta bawaan dari istri atau suami dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan.”

Pasal 62 ayat 2

“Jika benda milik istri atau suami telah dijual oleh suami atau istri dan harganya belum dibayar atau uang hasil penjualan belum tercampur dalam harta pailit maka istri atau suami berhak mengambil kembali uang hasil penjualan tersebut.”

Pasal 63 

“Istri atau suami tidak berhak menuntut atas keuntungan yang diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan kepada harta pailit suami atau istri yang dinyatakan pailit, demikian juga Kreditor suami atau istri yang dinyatakan pailit tidak berhak menuntut keuntungan yang diperjanjikan dalam perjanjian perkawinan kepada istri atau suami yang dinyatakan pailit.”

Dari penjelasan diatas, telah terang dan jelas akibat kepailitan bagi debitor perseorangan yang ada persatuan harta dengan debitor perseorangan yang telah ada pemisahan harta. Semoga dapat menjawab pertanyaan diatas.

 

Dasar Hukum:

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU

Referensi:

Ginting, Elyta Ras, 2018, Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan, Sinar Grafika, Jakarta

Wahyu Nandang Herawan S.H.,C.Me.,CIRP

Wahyu Nandang Herawan S.H.,C.Me.,CIRP

Saya adalah Advokat yang berpengalaman lebih dari 5 tahun yang memiliki keahlian dibidang hukum ketenagakerjaan, hukum perusahaan, PKPU & Kepailitan. Saya juga aktif menjadi dosen tamu, mengisi diskusi, dan menulis. Selain menjadi Advokat, saya juga berprofesi sebagai seorang Mediator.