KETENTUAN PEMBAYARAN UPAH TERHADAP PEKERJA HARIAN LEPAS (FREELANCER)

 

KETENTUAN PEMBAYARAN UPAH TERHADAP PEKERJA HARIAN LEPAS

Oleh

Advokat & Praktisi Hukum Ketenagakerjaan

 

Pertanyaan:

Dengan ini saya ingin bertanya, saya bekerja di perusahaan Ekspedisi sudah 6 bulan, hanya dijadikan freelance. Sedangkan di jabatan yang sama ada yang tetap dan ada yang kontrak. Saya yang freelance hanya dibuatkan jadwal dalam sebulan kurang dari 21 hari kerja, dengan alasan mengikuti undang-undang. Dan juga tidak ada perjanjian kerja antara perusahaan dan pekerja buruh, kerja lembur pun tidak dibayar, hanya dibayar sesuai ketentuan per-harinya. Dalam bekerja pun saya tidak mendapatkan jaminan seperti kesehatan. Apakah masalah di pekerjaan saya itu bisa untuk menuntut kejelasan dan apakah perusahaan juga melanggar Undang-Undang ketenagakerjaan? Upaya apa yang harus saya lakukan?

Pembahasan:

Terima kasih atas pertanyaannya.

Sebelum menjawab pertanyaan saudara, perlu diketahui bahwa Hak atas Pekerjaan dijamin oleh Konstitusi atau Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Dalam UUD 1945 dinyatakan dalam ketentuan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 dan 28D, yaitu: Pasal 27 ayat (2):“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”

Pasal 28D: “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.”

Tiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan yang layak termasuk hak-hak normatif yang harus diperoleh pekerja seperti upah, upah lembur, pengaturan waktu kerja yang adil, jaminan kesehatan, waktu istirahat, pesangon, dan lain-lain. Sebagaimana diatur lebih lengkap dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja beserta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (PP 35/2021).

Menurut PP 35/2021, hubungan kerja dapat dilakukan melalui Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja pada Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). PKWT merupakan perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu. PKWT dapat didasarkan atas jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu, sehingga tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap (Pasal 4 PP 35/2021). Sedangkan PKWTT adalah perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap.

PKWT dapat dilaksanakan terhadap pekerjaan tertentu lainnya yang jenis dan sifat atau kegiatannya bersifat tidak tetap, berupa pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan serta pembayaran upah pekerja berdasarkan kehadiran. Jenis PKWT tersebut dapat dilakukan dengan Perjanjian Kerja Harian dengan waktu kerja kurang dari 21 hari dalam satu bulan (Pasal 10 PP 35/2021). Apabila pekerja bekerja 21 hari atau lebih selama 3 bulan berturut-turut atau lebih, maka perjanjian kerja harian menjadi tidak berlaku dan hubungan kerja yang ada demi hukum berubah berdasarkan PKWTT (Pasal 10 Ayat 4 PP 35/2021).

Begitupun dari informasi yang saudara sampaikan, Freelancer yang dimaksud kami asumsikan adalah pekerja harian lepas yang melakukan pekerjaan dengan hari kerja secara terbatas. Kalaupun saudara diberikan perintah untuk Lembur maka seharusnya Waktu Kerja dan Upah Lembur merujuk peraturan perundang-undangan. 

Dalam PP 35/2021 Pasal 1 angka 7 dan 8 disebutkan:

“7. Waktu Kerja Lembur adalah waktu kerja yang melebihi 7 (tujuh) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 8 (delapan) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau waktu kerja pada hari istirahat mingguan dan/atau pada hari libur resmi yang ditetapkan pemerintah.

8. Upah Kerja Lembur adalah Upah yang dibayarkan oleh Pengusaha kepada Pekerja/Buruh yang melaksanakan pekerjaan dalam Waktu Kerja Lembur.”

Tentunya Waktu Kerja dan Upah Lembur timbul berdasarkan perintah dari pengusaha dan persetujuan secara tertulis (Pasal 28, Pasal 29 PP 35/2021). Selain mengenai Waktu Kerja dan Upah Lembur, setiap pekerja juga wajib memperoleh Jaminan Kesehatan. Hal ini jelas dinyatakan dalam Pasal 15 Undang Undang No.24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), yaitu:

Pasal 15

“(1) Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjanya sebagai Peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti.

(2) Pemberi Kerja, dalam melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1, wajib memberikan data dirinya dan Pekerjanya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS.

(3) Penahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden”.

Sehingga dapat kami simpulkan saudara awalnya menjadi freelancer dengan perusahaan berdasarkan Perjanjian Kerja Harian Lepas dengan batas waktu 21 hari dalam sebulan. Namun saudara juga menyampaikan telah bekerja sebagai freelancer mencapai enam bulan, maka Demi Hukum saudara berhak menjadi Pekerja Tetap berdasarkan PKWTT (Pasal 10 ayat (4) PP 35/2021).

 

Dasar Hukum:

  1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
  3. Undang Undang No.24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 TentangPerjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.