ALASAN SAHNYA PERCERAIAN DAN AKIBAT HUKUMNYA

 

ALASAN SAHNYA PERCERAIAN DAN AKIBAT HUKUMNYA

Oleh

Advokat

 

Pertanyaan:

Apa alasan yang sah secara hukum agar perceraian dapat dikabulkan? Dan apa akibat hukum akibat perceraian?

Pembahasan:

Untuk menjawab pertanyaan diatas, maka akan saya bahas tentang alasan perceraian dan dampak yang timbul akibat perceraian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sebelum bicara tentang perceraian, tentu kita bicara dulu tentang perkawinan, karena tidak ada perceraian tanpa diawali adanya peristiwa perkawinan terlebih dahulu. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam perkawinan pasti ada perselisihan di antara pasangan suami isteri, baik kecil maupun besar. Perselisihan dalam perkawinan tersebut dapat selesai dengan sendirinya atau bahkan sebaliknya dapat semakin membesar dan berujung pada  perceraian. Lalu sebab musabab apa yang dapat dijadikan alasan dalam perceraian. Alasan perceraian telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Pada Pasal 19 menyatakan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan :

  1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
  2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) Tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
  3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) Tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
  4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
  5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
  6. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Bahwa setiap perceraian tentu dapat menimbulkan akibat hukum lainnya, akibat hukum pasca perceraian antara lain:

  1. Perceraian suami istri terkadang menimbulkan trauma bagi pasangan itu sendiri. Kegagalan rumah tangga menjadi kenangan buruk dan kadang menghambat seseorang untuk kembali menikah dengan orang lain.
  2. Akibat perceraian tentu merubah peran dan status kedua belah pihak suami dan istri, karena istri menjadi janda dan suami menjadi duda.
  3. Tentang hak asuh anak
  4. Tentang Nafkah
  5. Masalah nafkah dapat menjadi persoalan baru yang muncul pacsa perceraian. Baik mengenai siapa yang akan menanggung nafkah hidup anak, biaya pendidikan anak dan lain-lain. (Pasal 41 ayat 2 dan ayat 3 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam)

  6. Tentang Harta
  7. Selama masa perkawinan penghasilan suami maupun penghasilan istri, tentu akan menghasilkan sebuah harta, yang sering dikenal dengan harta bersama. Harta bersama ini sering menjadi persoalan dan perselisihan baru pasca perceraian.(Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam)

Demikian penjelasan singkat atas pertanyaan tersebut diatas semoga dapat bermanfaat.

 

Dasar Hukum:

  1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
  2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
  3. Kompilasi Hukum Islam

Referensi:

  1. Jurnal AT-TAUJIH Bimbingan dan Konseling Islam Vol. 1 Nomor 1 Januari-Juni 2018 (http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Taujih)
  2. Artikel dipublikasikan oleh Ridwan Anwar pada tanggal 07 Februari 2013 Dirjend Badilag Mahkamah Agung RI. https://badilag.mahkamahagung.go.id/janda-dan-anak-korban-perceraian-perlu-diperhatikan-serius-oleh-dr-hj-harijah-damis-mh-72