ALASAN ANAK DITEMPATKAN DALAM LAPAS DEWASA

 

ALASAN ANAK DITEMPATKAN DALAM LAPAS DEWASA

Oleh

Advokat

 

Pertanyaan :

Bolehkah anak ditempatkan dalam penjara orang dewasa?

Pembahasan :

Terima kasih atas pertanyaannya, saya coba menjawabnya.

Pada prinsipnya anak sebagai Terpidana tidak boleh ditempatkan dalam satu penjara bersama orang dewasa. Namun anak yang menjalani masa pidananya ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Namun dalam prakteknya masih ditemukan terpidana anak yang ditempatkan dalam penjara yang sama dengan orang dewasa. Hal ini dikarenakan terbatasnya jumlah LPKA di Indonesia yang tidak sebanding dengan jumlah terpidana anak. Berdasarkan Sistem Database Pemasyarakatan pada bulan Oktober 2020 tercatat sebanyak 1322 Anak Pidana di Indonesia seperti yang dikutip dari Simson Kristianto 1 Dari angka tersebut, hanya 801 anak yang dibina di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA), selebihnya ditempatkan bersama dengan narapidana dewasa baik di Lembaga Pemasyarakatan ataupun Rumah Tahanan Negara.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana (UU Sistem Peradilan Anak) juga memberikan kelonggaran yang memungkinkan terpidana anak ditempatkan dalam satu tempat dengan Terpidana dewasa. Pasal 86 ayat 3  UU Sistem Peradilan Anak menyatakan bahwa dalam hal tidak terdapat lembaga pemasyarakatan pemuda, Kepala LPKA dapat memindahkan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 ke lembaga pemasyarakatan dewasa berdasarkan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Selain itu keberadaan LPKA yang hanya 1 (satu) ditingkat provinsi juga menjadi persoalan tersendiri bagi keluarga Terpidana yang ingin menjenguk anak/keluarganya yang di penjara. Seperti pengalaman penulis saat mendampingi dua kasus dengan terpidana anak perempuan di kabupaten Pati dan Rembang Provinsi Jawa Tengah. LPKA di Jawa Tengah hanya ada di Kabupaten Purworejo. Jarak antara LPKA dengan rumah keluarga terpidana anak membutuhkan 6-7 jam dan minimnya akses transportasi. Kondisi ini menjadikan Keluarga maupun anak terpidana lebih memilih untuk menjalani hukuman bersama di penjara orang dewasa di Lapas.

Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengamanatkan tiga lembaga bagi anak yang berkonflik dengan hukum yakni :

  1. Lembaga Pembinaan Khusus Anak LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya.
  2. Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) adalah tempat sementara bagi Anak selama proses peradilan berlangsung.
  3. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagiAnak.

Namun meskipun sudah sembilan tahun sejak Undang-undang tersebut diundangkan, infrastruktur yang mendukung berfungsinya tiga lembaga tersebut sampai saat ini belum maksimal. Pengalaman penulis yang mengadvokasi kasus anak korban kekerasan seksual yang melakukan pembunuhan terhadap bayinya di Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 menunjukan ketidaksiapan tiga lembaga tersebut. Meskipun berdasarkan surat keputusan Kementerian Sosial telah menunjuk beberapa Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), namun karena infrastruktur seperti keamanan, program pendidikan, pelatihan maupun SDM yang menangani belum tersedia.

Demikian jawaban dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.

 

Dasar Hukum:

  1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana
  2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak

 

Referensi:

Jurnal HAM Volume 12, nomor 1, April 2021 dengan judul “Pemenuhan Hak Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Yang Bukan Khusus Anak” (The Fullfilment of The Right of Juvenile Prisonerin Adult Inmate Facility) oleh Simson Kristianto Balai Pemasyarakatan Kelas II, Sibolga Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia simsonkristianto@gmail.com